Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah tuduhan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pernyataan ini disampaikan Hasto di Kantor DPP PDIP.
Hasto menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (19/7/2024). Menurutnya, ia baru mengetahui adanya surat panggilan tersebut.
“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/7/2024).
Pria asal Yogyakarta ini pun meminta maaf atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut. “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” katanya.
Hasto menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus DJKA. Ia mengakui pernah bekerja di BUMN sebagai konsultan, namun status tersebut belum diubah di KTP-nya.
“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang,” jelas Hasto.
Dari informasi yang diperolehnya, panggilan itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana Hasto menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan. “Karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.
Hasto memastikan akan memenuhi panggilan KPK berikutnya dan meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan. “Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tambah Hasto.
Sebelumnya, pada Jumat (19/7/2024), Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan bahwa pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan sebagai petinggi partai politik. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan,” ujar Tessa.
Tessa menjelaskan, locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus ini ada di Jawa Timur. Meski demikian, Tessa belum mengungkapkan untuk tersangka mana Hasto akan dimintai keterangan sebagai saksi.
